Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pengasaman laut akan menipis kerang dari beberapa organisme laut. Sekarang sebuah penelitian baru menunjukkan bahwa kerang akan menderita efek samping yang lain: Benang yang melampirkannya ke batu akan melemah.

Dioksida tingkat yang lebih tinggi karbon di atmosfer berarti tingkat tinggi CO2 di dekat permukaan laut juga. Bahwa peningkatan CO2 menyebabkan pH air turun, sehingga lebih asam. Beberapa kerang menggunakan kaku, struktur elastis yang disebut benang byssal untuk latch ke permukaan, dan peneliti ingin mengetahui apakah pengasaman laut akan melonggarkan cengkeraman organisme '.

Tim mengumpulkan kerang dari San Juan Island, Washington dan terkena mereka untuk tingkat pH yang berbeda. Benang byssal kerang pada pH 7,5 pecah lebih mudah daripada benang kerang pada pH 8,0, para peneliti melaporkan dalam Perubahan Iklim Alam. Benang juga tidak bisa meregangkan sejauh dalam kondisi pH rendah. Secara keseluruhan, kemampuan kerang untuk bertahan tetes sebesar 35 sampai 41 persen dalam air lebih asam, penulis memperkirakan.

Kerang melemah bisa menjadi berita buruk bagi ekosistem laut dan produsen makanan laut. Pengasaman akan "meningkatkan risiko dislodgement di habitat alami dan kultur suspensi komersial," tulis tim. - Roberta Kwok | 11 Maret 2013

Sumber: O'Donnell, M.J., M.N. George, dan E. Carrington. 2013. Mussel lampiran byssus melemah akibat pengasaman laut. Nature Climate Change doi: 10.1038/nclimate1846.

 Jakarta, 5 Maret 2013. Uni Eropa secara resmi mengaktivasi Kebijakan atas Industri Perkayuan di wilayah Uni Eropa (EUTR – EU Timber Regulation) secara resmi sejak 3 Maret 2013. Kebijakan ini diterbitkan guna menghentikan masuk dan dipakainya kayu haram di 27 negara-negara anggota Uni Eropa.

 

EUTR mengharuskan para importir kayu di Eropa untuk memastikan bahwa kayu yang mereka impor ke wilayah EU berasal dari sumber-sumber yang legal. Perusahaan pengimpor diwajibkan  memiliki sistem mumpuni guna melacak asal muasal semua produk kayu—termasuk pulp dan kertas—serta menganalisis legalitas produksi tersebut sesuai peraturan dari negara asalnya. Dengan diaktifkannya kebijakan tersebut, penegak hukum di negara-negara Uni Eropa sekarang dapat menyita kayu haram yang masuk dan menjatuhkan hukuman bagi importir dan pedagang yang melanggar.

 

Kebijakan ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia yang telah lama mendorong negara-negara pengimpor kayu dan produk perkayuan agar tidak menjadi pasar kayu haram dari Indonesia, baik yang langsung dikirim dari Indonesia maupun yang melalui negara-negara perantara. 

 

WWF menyambut baik terbitnya kebijakan ini. Sejak 2010, setidaknya dua laporan penting mengenai kayu haram yang masuk ke wilayah Uni Eropa telah dirilis WWF untuk mendukung advokasi EUTR. Kayu haram membawa kerugian besar secara ekonomis, yang nilainya diperkirakan mencapai Rp 300 triliun menurut UNEP. Di samping itu, praktik ilegal tersebut mengancam kehidupan masyarakat di sekitar hutan, kelestarian hutan alam, serta keragaman hayati dan ekosistem penting yang terdapat di dalamnya.

 

Indonesia relatif diuntungkan dengan adanya implementasi EUTR dan diharapkan dapat menambah nilai perdagangan kayu dari Indonesia yang akan meningkatkan devisa. Sejak 2009, Pemerintah menerapkan secara luas verifikasi legalitas kayu (SVLK) dan sampai saat ini sudah diterapkan di lebih dari 200 perusahaan di seluruh Indonesia.

 

WWF-Indonesia, melalui inisiatif GFTN (Global Forest & Trade Network) mendorong pengelolaan hutan lestari dan pemenuhan/pembelian bahan baku kayu yang ramah lingkungan. WWF bekerja sama dengan pelaku usaha melalui upaya pendampingan dan edukasi. Kini GFTN telah memiliki 38 anggota dengan cakupan area hutan yang keanggotaannya mencapai hampir 2 juta hektar di Indonesia. 

 

“Pemberlakuan EUTR ini jelas membantu upaya konservasi di Indonesia. Semestinya akan semakin banyak perusahaan kehutanan  yang menerapkan tata kelola kayu dengan benar, sehingga program yang digawangi GFTN akan semakin relevan,” ujar Nazir Foead, Direktur Konservasi WWF-Indonesia. Nazir menambahkan, walaupun hal tersebut merupakan sebuah kemajuan, EUTR baru melihat sebatas pemenuhan legalitas produk, belum melihat apakah produk tersebut dihasilkan dengan cara yang lestari atau tidak. 

 

“Identifikasi dan pengelolaan hutan bernilai konservasi tinggi misalnya, bukan obyek yang dilindungi EUTR, sehingga walaupun kebijakan ini adalah langkah positif, namun permintaan pembelian produk-produk hijau dari Indonesia tetap perlu didorong," tegas Nazir.

Wild insects are more important than domesticated honey bees for boosting crop yields, a study in Science suggests.

Farmers often bring honey bee colonies to their fields to pollinate crop plants. But wild pollinating insects, such as bumblebees and butterflies, also can improve yields. Since wild pollinators are on the decline, the study authors wanted to find out how big a role these bugs played in crop growth.

The team studied 600 fields covering 41 crop systems in North America, South America, Europe, Asia, Africa, and Australia. The farms grew everything from coffee to watermelons and had varying levels of honey bees and wild insects. The researchers measured how often the bugs visited flowers, the amount of pollen deposited, and “fruit set,” or the development of flowers into mature seeds or fruit.

Wild insects increased fruit set in every crop system, while honey bees did so in 14 percent of the systems, the team found. And visits from wild insects increased fruit set twice as much as visits from honey bees.

The researchers saw a benefit from wild pollinators even if a field was well-stocked with honey bees. That result suggests that “managed honey bees supplement the pollination service of wild insects, but cannot replace it,” the authors write. To maintain this valuable service, farmers will need to adopt wildlife-friendly practices such as restoring patches of natural landscape in their fields. — Roberta Kwok | 28 February 2013

Source: Garibaldi, L.A. et al. 2013. Wild pollinators enhance fruit set of crops regardless of honey bee abundance. Science doi: 10.1126/science.1230200.

Produk Minyak-minyakan

A. Produk Minyak Atsiri
     - Encer
     - Bening/Jernih
     - Distilasi/Ekstraksi
     - Semua Bagian Tumbuhan
     - Obat,makanan,kosmetik

Contoh :
     - Ekalips, Minyak Kayu Putih, Nilam (hampir semua bisa diolah tetapi tetap
        proporsi daun lebih banyak), Cengkeh > Daun
     - Kenanga, ylang-ylang > Bunga
     - Cendana (terasnya muncul setelah 12 thun, klw dibuat patung harganya mahal)
        > Kayu
     - Kulit Wangi (Kulit)
     - Akar wangi (akar), dll.

A.1 Minyak Kayu Putih
     Asal  - Dari Daun
                - Alam/Tanaman kayu putih
                - Distilasi
     Hasil    - Rendemen 0,5 - 1,4 %
     Potensi - Hutan Alam       > lebih 90 % : kurang 2,5 ton/ha
                 - Hutan Tanaman > d Jawa : 2,5 - 4,0 ton/ha

Scientists expect that rising carbon dioxide levels in the atmosphere will boost the growth of many plants. But a decade-long study has revealed that high CO₂ levels have little long-term effect on plants in the desert.

Plants need carbon dioxide to perform photosynthesis and grow. Previous studies have suggested that high CO₂ conditions often increase plant growth in forests, grasslands, and croplands, but little work had been done in deserts.

To fill the gap, researchers set up an experiment in the Mojave Desert, Nevada in 1997. For 10 years, the team maintained nine plots of shrubs, grasses, and other plants. Some plots had normal CO₂ levels, while others had unusually high CO₂ levels. In 2007, the researchers harvested and analyzed the plants.

When the team compared the plants grown in normal and high CO₂ conditions, they didn’t see much of a difference in mass or canopy cover. The high-CO₂ plants may have not shown any net improvement in growth because the area suffered a four-year-long drought, which cancelled out extra growth during wetter periods. In other words, desert plants can’t take advantage of the added CO₂unless they also have enough water. — Roberta Kwok | 27 February 2013

Source: Newingham, B.A. et al. 2013. No cumulative effect of ten years of elevated [CO₂] on perennial plant biomass components in the Mojave Desert. Global Change Biology doi: 10.1111/gcb.12177.

Berdasarkan Riset, Pegunungan Mekongga Layak sebagai Kawasan Konservasi

 

Puskonser (Bogor, 31/01/13)_International Cooperative Biodiversity Group (ICBG) Indonesia menilai hutan lindung Pegunungan Mekongga di Sulawesi Tenggara secara ilmiah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan konservasi.  

Penilaian ini didasarkan pada kajian Tim Associate Program (AP)-4 ICBG terhadap hasil-hasil riset AP-1, AP-2 dan AP-3 serta kesesuaian dengan kriteria yang ditetapkan oleh peraturan perundangan yang ada.  Associate Program (AP)-4  memiliki tugas utama meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat lokal untuk mendukung kelestarian keanekaragaman hayati.
“Kalau kawasan Pegunungan Mekongga ini bisa menjadi kawasan konservasi, mungkin ini adalah kawasan konservasi pertama yang usulannya berdasarkan hasil riset,” kata Ir. Adi Susmianto, M.Sc., Kepala Pusat Litbang Konservasi dan Rehabilitasi (Puskonser) sekaligus Advisory Board ICBG, pada pembukaan Lokakarya Usulan Perubahan Fungsi Hutan Lindung Komplek Hutan Pegunungan Mekongga Menjadi Taman Nasional di Kendari, Selasa (22/01).
“Hampir semua kriteria untuk menjadi kawasan konservasi terpenuhi, yakni kriteria fisik wilayah, biologi, ekologi, hidrologi dan sosial ekonomi,” kata Dr. Hendra Gunawan, Peneliti Utama di Puskonser yang juga merupakan AP-4 Leader, di Kendari, Selasa (22/01).  
Lebih lanjut Dr. Hendra menyampaikan, secara akademik akan ditambahkan kajian tentang kearifan masyarakat di sekitar Mekongga. Tujuannya agar persepsi masyarakat dapat diakomodasi sebagai bagian dari pola manajemen penetapan dan pengelolaan kawasan.
Sejak tahun 2011 APP-4 telah merintis komunikasi yang baik dengan berbagai stakehlders dan membangun persepsi di tingkat lokal, kabupaten hingga Provinsi Sulawesi Tenggara tentang pentingnya melindungi Pegunungan Mekongga.
“Associate Program (AP)-4 ICBG telah berhasil menggalang dukungan di tingkat lokal (kabupaten) untuk mengusulkan kawasan Pegunungan Mekongga yang sebelumnya berstatus Hutan Lindung untuk ditingkatkan menjadi Hutan Konservasi,“ kata Ir. Adi Susmianto, M.Sc.Untuk itu, AP-4 telah menyiapkan draft Naskah Akademik Usulan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung Pegunungan Mekongga Menjadi Hutan Konservasi.
Dukungan lokal tersebut tergambar dari sambutan positif Pemerintah Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Kolaka Utara pada workshop“Masa Depan Mekongga” di Lasusa, Kab. Kolaka Utara , 15 November 2011 lalu. Melalui workshop yang dihadiri pejabat Pemda Kolaka dan Kolaka Utara serta para stakeholder termasuk indigenous people, tokoh adat, LSM lokal serta guru dan pelajar, dihasilkan kesepakatan bersama untuk mengusulkan Mekongga menjadi kawasan konservasi. Ini menunjukkan usulan tersebut melalui proses bottom up, bukan top down.
Dukungan tersebut bahkan juga diperoleh dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokakarya pada Selasa (22/01) di Kendari ini merupakan program AP-4 ICBG bekerja sama dengan Pemprov. Sulawesi Tenggara. Lokakarya ini bertujuan untuk sosialisasi dan pemantapan dukungan serta komitmen dari berbagai stakholders, terutama pemerintah daerah tingkat II dan provinsi, sebagai proses bottom up pengusulan perubahan fungsi hutan lindung menjadi hutan konservasi (taman nasional).
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Nur Alam, M.Si. secara tegas menyampaikan komitmennya tentang dukungan daerah terhadap pengusulan perubahan fungsi kawasan tersebut. "Kalau kawasan pegunungan Mekongga itu sudah menjadi taman nasional, maka legitimasi akan lebih kuat ketimbang selama ini menjadi hutan lindung," kata Gubernur, pada penutupan lokakarya tersebut.
Pemerintah daerah, menurut Gubernur, sangat menyadari mengenai pentingnya melestarikan hutan di Pegunungan Mekongga sebagai pusat keanekaragaman hayati Sulawesi yang kaya dan unik.  Pemerintah daerah juga memiliki keinginan yang kuat untuk berpartisipasi aktif dalam mengamankan dan mengelola hutan lindung Mekongga jika kelak ditetapkan menjadi taman nasional.
Pemprov Sulawesi Tenggara berencana mengusulkan kepada Menteri Kehutanan dan memfasilitasi tim terpadu dalam rangka perubahan fungsi tersebut.  Usulan perubahan fungsi tersebut diharapkan dapat disetujui pemerintah pusat sebelum tahun 2014 mendatang.
Terkait proses bottom up dan partisipatif, Agus Budi Utomo, Direktur Eksekutif Burung Indonesia, membagi pengalamannya dalam proses pembentukan taman nasional melalui paparan mengenai  Lesson Learned Pengelolaan Taman Nasional. Proses tersebut telah berhasil menjadikan kawasan Manupeu Tanadaru sebagai taman nasional yang dibanggakan dan dijaga oleh masyarakat sekitarnya.
Proses membangun partisipasi masyarakat dalam pembentukan TN. Manupeu Tanadaru di mulai dari penetapan batas-batas kawasan hingga pada perencanaan dan pengelolaan kawasan. Pengalaman ini dapat dijadikan salah satu pembelajaran dalam proses pembentukan Taman Nasional Mekongga di Sulawesi Tenggara. (DP)***

 

Teknik Konservasi Tanah dan Air

Prinsip konservasi tanah meliputi:

a) mencegah kerusakan tanah oleh erosi

b) memperbaiki tanah yang rusak

c) menentukan tindakan-tindakan berikutnya sesuai dengan kondisi tanahnya.

konservasi tanah secara garis besar dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu

mekanik, biologi dan kimia

konservasi tanah dan air secara mekanik memiliki tujuan yaitu:

a) memperkecil aliran permukaan sehingga mengalir dengan kecepatan yang tidak merusak

b) menampung dan menyalurkan aliran permukaan pada bangunan tertentu yang telah disiapkan.

adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan pembuatan bangunan KTA adalah

a) pada lahan yang baik untuk usaha pertanian karena bangunan KTA itu mahal,

b) tujuan utamanya adalah untuk mengurangi laju erosi

c) bangunan pengendali erosi ini bukan satu-satunya yang terbaik

d) pembangunan yang gagal akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar

e) pemeliharaan bangunan sangat diperlukan

f) penentuan renaca bangunan ditentukan dengan keadaan setempat

g) perencanaan harus dilakukan secara terpadu

h) tidak menimbulkan masalah ditempat lain

i) tidak boleh merugikan.